Presiden Jokowi memprioritaskan pengerjaan Perpres mengenai kendaraan listrik. Hal ini karena Jokowi menyadari Indonesia sudah tertinggal jauh dalam hal penerapan kendaraan listrik. Keputusan ini disambut baik oleh para produsen mobil dan sepeda motor di Indonesia. Perpres Kendaraan Listrik Mulai Dikebut Biar Tak Ketinggalan.
Regulasi Kendaraan Listrik Segera Dirampungkan
Meskipun ada yang beranggapan bahwa penerapan ini terlalu cepat, sepertinya Jokowi tidak mengkhawatirkannya. Setelah mendapat restu dari Jokowi, kementerian yang terlibat dalam pembuatan Perpres ini mulai menggarapnya.
Mengenai masukan masalah regulasi, kementerian akan menampungnya, namun tak semuanya bisa dimasukkan. Perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut, dan juknisnya sudah ada di setiap departemen.
Berbagai kendala yang dihadapi tak hanya untuk kementerian, tapi juga produsen otomotif. Hal ini karena mereka harus melakukan berbagai survei untuk menyesuaikan kendaraan listrik yang digunakan bisa menghadapi keadaan alam Indonesia, seperti di musim penghujan yang rawan banjir.
Kementerian ESDM menyebut kalau regulasi ini akan diterapkan secepatnya tahun depan, karena ini sudah merupakan perintah dari Jokowi.
PLN Akan Sempurnakan SPLU
Guna mendukung program kendaraan listrik, PLN selaku perusahaan penyedia listriknya akan memperbaiki kualitas SPLU (stasiun pengisian listrik umum). Di Jakarta ada sekitar 900 titik SPLU.
SPLU ini nantinya akan didesain aman kena hujan dan banjir. Dan cara bayarnya bisa menggunakan e-money atau t-cash. Saat ini akan dikembangkan pembayaran menggunakan QR Code.
Kedepan masyarakat atau konsumen bisa memilih 2 tipe. Yaitu sistem pengecasan yang normal (waktunya bisa berjam-jam) atau milih yang cepat (hanya 20 menit). Tentu nanti akan dikenakan tarif yang berbeda pula.
