RiderTua.com – Entah mengapa krisis Jaguar Land Rover masih ada walau ditengah kondisi saat ini. Merek mobil legendaris tersebut tengah diterpa berbagai masalah, selain dari hasil penjualan yang turun drastis. Sejumlah masalah itu disebut menjadi penyebab krisis Jaguar Land Rover yang terjadi. Seperti tak kebagian bantuan darurat dari pemerintah dan masih banyak lagi.
Baca juga: Land Rover Tunda Produksi Defender Model 90, Kenapa ?
Masalah Menjadi Penyebab Krisis Jaguar Land Rover
Sejak pasar otomotif global menurun drastis sejak sekitar awal tahun ini, Jaguar Land Rover (JLR) hampir tak bisa berkutik karenanya. Penjualan mobilnya terus menurun dari bulan ke bulan, bahkan hampir anjlok sekitar bulan April dan Mei lalu. Tentu keadaan ini dibuat pusing oleh JLR, sehingga membuat salah satu produksi mobil terbarunya harus ditunda.
Mobil tersebut tak lain adalah Defender model 90, yang seharusnya bisa diproduksi pada kuartal kedua tahun 2020 kini diundur hingga beberapa bulan. Dengan begitu mereka bisa menghemat biaya pengeluaran, tapi mereka masih butuh bantuan darurat dari pemerintah Inggris. Sayangnya harapan tersebut pupus setelah pemerintah setempat tak mau ‘menolong’ JLR. Kok bisa?
Dirasa Mampu, Padahal Tidak
Pemerintah Inggris menganggap Tata Motors beserta JLR dianggap punya keuangan yang masih cukup, sehingga tak perlu diberikan bantuan. Nyatanya apa yang terjadi pada kedua perusahaan otomotif ini malah sebaliknya, dimana mereka tengah kesulitan dalam menghadapi kondisi sekarang. Bahkan dengan bantuan dana darurat sebesar Rp 10 triliun dari Negeri Tirai Bambu pun mungkin masih belum cukup.
Jadi kenapa bisa gagal begitu saja? Ternyata JLR tak menyukai aturan dari pemerintah Inggris menyangkut larangan mobil diesel di negara itu. Padahal mereka sendiri sudah punya mobil ramah lingkungan seperti Jaguar i-Pace, walau sebagian besar produknya masih mengandalkan mesin diesel. Ketika rencana tersebut gagal, maka JLR-Tata Motors akan meminta keringanan pajak bagi mereka kepada pemerintah Inggris.
JLR punya 30 ribu pekerja disana yang harus digajinya, walau pernah merumahkan 1,1 ribu pekerjanya saat kondisi tengah memburuk. Ini dilakukan demi menghemat anggaran hingga Rp 17 triliun, tapi entah mengapa masalah masih belum cepat selesai begitu saja.
