MotoGP India 2023 Terancam Batal?

RiderTua.com – Untuk pertama kalinya, akan digelar 21 balapan MotoGP di musim 2023. Sirkuit Sokol di Kazakhstan dan Sirkuit Buddh di India yang baru, masuk dalam jadwal balapan. Namun peraturan pajak di India yang ketat bisa menjadi batu sandungan untuk menyelenggarakan event balap di negeri Bollywood itu. Sebaliknya, semuanya berjalan sesuai rencana di Kazakhstan.

Menurut CEO Dorna Carmelo Ezpeleta, persiapan balapan di Kazakhstan dan India berjalan sesuai rencana. Sementara itu, CEO Formula 1 Stefano Domenicali menegaskan bahwa F1 tidak akan menggelar balapan di India karena peraturan pajak yang bikin pusing. Dorna juga sedang menunggu konfirmasi tertulis akhir, bahwa pihak berwenang akan mencabut aturan pajak India yang ketat untuk ajang MotoGP 2023.

Pajak Menjadi Batu Sandungan MotoGP India 2023

Tidak banyak yang bisa dibangun di arena balap baru (sepanjang 4.495 km) yang terletak di Almaty-Kazakhstan, karena suhu saat ini di bawah nol derajat. Namun, petinggi Dorna menganggap bahwa homologasi Grade A untuk lintasan GP Sokol dan Buddh tidak akan menimbulkan masalah, karena di India hanya dua tikungan yang harus dibuat lebih mulus. Pekerjaan konstruksi sudah sangat maju. Di Kazakhstan, trek balap sudah dalam kondisi yang diinginkan, namun infrastruktur di pit dan paddock harus diperbaiki sebelum balapan di bulan Juli.

Sebagai informasi, pemilihan umum akan digelar di Kazakhstan pada 19 Maret, yang merupakan pemilu ke-9 sejak kemerdekaan pada 1991. Namun Presiden Kassym-Jomart Tokayev (dilantik pada 2021) dan Perdana Menteri Asqar Mamin telah lama menjanjikan dukungan finansial yang besar untuk ajang balap.

Sebenarnya, pabrikan dan tim tidak mendapatkan banyak manfaat dari perjalanan panjang ke Almaty. “Tapi di tahun 2022 kami belajar bahwa kami tidak boleh mengambil liburan musim panas selama 5 minggu, karena minat pada MotoGP telah berkurang secara signifikan selama fase ini. Dan operator sirkuit Sokol adalah satu-satunya promotor yang bersedia menyetujui penyelenggaraan Kejuaraan Dunia pada Juli,” tegas bos Dorna Ezpeleta.

Terancam Batal…

Sedangkan untuk GP India, pejabat Formula 1 saat ini memiliki masalah dengan otoritas pajak di GP Formula 1 di Buddh International Circuit (BIC) dari 2011 hingga 2013 yang dijelaskan secara rinci sehingga bisa bermasalah untuk balapan MotoGP pada Juli 2023.

Tapi bukan rahasia lagi, jika komitmen tertulis yang diminta oleh Dorna dari otoritas India tidak tiba tepat waktu, yang jelas akan berdampak buruk pada keuangan Dorna dan juga tim dan pabrikan, maka GP India harus dibatalkan.

Pemerintah pusat India harus menjamin Dorna di waktu yang tepat, bahwa undang-undang perpajakan yang berlaku untuk penampilan sementara tim balap motor akan dicabut. Sejauh ini, para politisi meyakinkan bahwa semua masalah telah diselesaikan. Namun konfirmasi tertulis terakhir belum tiba di Spanyol (markas Dorna).

Penampilan tamu Formula 1 pada tahun 2011 menyebabkan kebangkitan untuk Kejuaraan Dunia Formula 1 (FOWC). Saat itu, Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi atau High Court/HC) di India memutuskan bahwa pajak penghasilan sebesar 40 persen harus dibayarkan kepada otoritas lokal atas penampilan tim motorsport. Mahkamah Agung berbagi pandangan bahwa Formula 1 mengoperasikan ‘bentuk usaha tetap (permanent establishment/PE)’ di India selama 2 minggu sebelum dan 1 minggu usai balapan.

Oleh karena itu, Formula 1 harus membayar pajak penghasilan 40 persen untuk biaya masuk dalam kisaran 2 digit juta yang dibayarkan ke Formula 1 oleh penyelenggara balap Jaiprakash Associates Group. Saat itu, petinggi Formula 1 berharap diperlakukan seperti sirkus keliling dan oleh karenanya bebas pajak, tetapi pandangan hukum ini tidak berlaku di pengadilan.

Rupanya orang India ingin memberi contoh, karena belum pernah ada trek balap motor yang digambarkan sebagai usaha tetap (permanent establishment/PE).

Sengketa pajak pertama kali diputuskan oleh Authority for Advance Ruling (AAR) di New Delhi yang mendukung Formula 1. Dia mengambil posisi bahwa perusahaan Formula 1 tidak memiliki tempat usaha tetap di India dan oleh karena itu tidak tunduk pada aturan pajak.

Tetapi Pengadilan Tinggi Delhi sebagai lembaga tertinggi memiliki pendapat hukum yang berbeda. HC memutuskan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh promotor GP India harus diperlakukan sebagai penghasilan untuk Kejuaraan Dunia Formula 1 dan karenanya dapat dikenakan pajak. FOWC berpendapat bahwa itu adalah biaya acara atau biaya lisensi yang tidak harus dikenakan pajak di negara pertunjukan.

Itu sebabnya sejak saat itu Formula 1 belum memikirkan untuk kembali ke India, meskipun lintasan yang dihiasi pemandangan gunung dan lembah yang menarik (dirancang oleh Hermann Tilke) pasti akan menjadi suguhan tambahan yang disambut baik penggemar.

BTW, Kejuaraan Dunia Superbike membatalkan balapan (direncanakan selamanya) usai insiden yang mengecewakan di Formula 1 ini.