Nissan VS Pemerintah India Berseteru Semakin Panas

Nissan VS Pemerintah India Berseteru Semakin Panas. Hal ini dikarenakan pihak Pemerintah India belum juga membayar janji insentif sebesar US$ 770 juta atau setara Rp 10,4 triliun. Untuk itu pihak Nissan pun mengancam akan membawa masalah ini lewat arbitrase internasional.

Baca juga : Inilah Keunggulan Nissan Grand Livina Yang Tak Semua Orang Tahu

Awal permasalahan

Pada tahun 2008, Nissan selaku investor dan pemerintah India melakukan kesepakatan untuk mendirikan pabrik manufaktur mobil di India bagian selatan yaitu di wilayah Tamil Nadu. Dalam kesepakatan itulah pemerintah India diharuskan membayar insentif kepada Nissan.

Namun hingga tahun 2015 seperti yang dijadwalkan sebelumnya, pemerintah India belum juga membayar kewajibannya tersebut. Bahkan pada bulan Maret 2016 lalu, Chairman Nissan Carlos Ghosn pun sudah meminta bantuan kepada pejabat di India. Hasilnya tetap nihil. Nissan belum juga dibayar.

Bulan Agustus 2017, Nissan pun mengultimatum pemerintah India bahwa kasus itu akan dibawa ke ranah hukum lewat sidang arbitrase internasional.

Dan karena mungkin sudah jengkel, puncaknya hari Sabtu 2 Desember 2017 kemarin Nissan pun melayangkan surat somasi (legal notice) yang ditujukan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi. Dan sidang arbitrase pertama akan dilakukan pada pertengahan bulan Desember 2017 ini.

Tanggapan Pemerintah India

Pemerintah India menyayangkan tindakan Nissan itu. Mereka mempertanyakan kenapa Nissan sampai membawa kasus itu ke ranah hukum. Mereka berjanji akan menyelesikan pembayaran tersebut. Pemerintah India berharap Nissan mau menyelesaikan masalah itu dengan baik-baik tanpa harus membawanya ke arbitrase internasional.

Kasus yang diduga sebagai dugaan pelanggaran CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara pemerintah India dan perusahaan Jepang ini adalah kasus terbaru yang ditangani arbitrase internasional.

Ini juga menjadi pelajaran berharga untuk negara lain. Dimana masalah lokal (Tamil Nadu) dapat merusak usaha pemerintah pusat India dalam rangka menarik investor asing guna menciptakan lapangan kerja baru.